BLT Salah Sasaran, Pemerintah Tak Cermat Perhatian!

Bantuan Langsung Tunai (BLT), merupakan program pemerintah yang cukup lama, dimana beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan pernyataannya akan memberikan BLT kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp. 5 juta, yang akan ditransfer tunai Rp.600 ribu per bulan selama empat bulan. (tirto.id, 9/8/2020).

Hal ini, mendapatkan komentar yang tidak sepaham atas rencana pemerintah tersebut, seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Beliau menilai BLT yang diberikan kepada karyawan yang bergaki di bawah Rp. 5 juta, akan sia-sia. Ia mengatakan para pekerja ini bakal menyimpan uang karena pada dasarnya kemampuan finansial mereka masih memadai. Dengan kata lain, salah sasaran. “Kalau jadi simpanan menghadapi resesi tentu saja ekonomi akan mandek atau stagnan,” ucap Tauhid dalam konferensi pers virtual, Kamis (6/8/2020).

Lantas, jika dicermati tujuan pemerintah melakukan hal di atas adalah untuk mendongkrak konsumsi dan menggerakkan ekonomi riil. 

Namun kebijakan ini salah sasaran, seperti yang disampaikan Tauhid memang beralasan, karena mereka yang memiliki gaji di bawah Rp. 5 juta bukanlah terkategori kekurangan, dan akhirnya rencana pemerintah tersebut hanya menegaskan ketidak seriusan mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi rakyat.

Jusru, kalau kita telisik beberapa kesalahan karena tidak cermatnya pemerintah yaitu

Pertama, yang membutuhkan bantuan  konsumsi harian adalah korban PHK dan pekerja harian.

Kedua, pemerintah diskriminatif karena memberikan BLT pada peserta BPJS dan tidak peduli pada pekerja honorer K2 yang sudah mengabdi bagi rakyat sepanjang 16 tahun lebih.

Ketiga, target menaikkan konsumsi agar mendongkrak pertumbuhan tidak akan tercapai karena secara teori pekerja kelas ini akan menggunakan BLT untuk simpanan. 

Jika dalam Islam, bantuan yang diberikan bukan lagi melihat dari jumlah gaji, namun dilihat dari ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhannya. Maka, sudah saatnyalah pemerintah lebih cermat menilai dan memutuskan, bantuan yang diberikan dengan mempergunakan kekuasaannya secara adil, bijaksana dan tidak gegabah, sehingga tidak salah sasaran. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.

Nur Rahmawati, S.H.

Sampit, Kalteng

Berbagi :