Kontradiksi HAM

Kontradiksi HAM

Oleh : Ummu Hanif

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Oleh sebab itu, kabupaten dan kota yang ramah HAM harus diperbanyak. Tujuannya agar persoalan-persoalan HAM diharapkan bisa diselesaikan oleh Bupati dan Wali Kota, karena pemimpin daerah memiliki kedekatan langsung dengan warga, sehingga lebih memahami dinamika dan kebutuhan warga.

Jika ditelisik lebih jauh, ide HAM seakan indah dilihat dari permukaannya. Namun jika melihat lebih saksama, publik akan menemukan dalam implementasinya terjadi banyak kontradiksi. Atas nama HAM, seseorang bisa menindas orang lain. Begitupun perusahaan, bisa seenaknya mengeruk SDA milik umum. 

Sejatinya, HAM adalah ide busuk dari Barat yang bertentangan dengan akidah Islam. Saat ide tsb dijajakan di negeri-negeri Islam, tidak lebih sekadar untuk menghancurkan entitas masyarakat muslim yang memiliki identitas, sekaligus sebagai legitimasi untuk menjajal ide-ide Barat yang rusak.*

Berbagi :