Ngebut Pindah Ibu Kota

Penulis : Desta W ( HSI Al-Fath kelas VII) 

Masa recovery krisis yang melanda rakyat Indonesia sebagai akibat pandemi Covid 19 membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Ironinya justru pemerintah sibuk untuk ngebut memindahkan Ibu Kota Negara yang bisa di katakan tidak terlalu penting Sob. Apalagi tidak ada kaitannya dengan recovery krisis akibat pandemi tersebut. 

Karena itu banyak pihak menolak pindahnya ibukota negara. Sikap kritik seperti ini bagus Sob, karena pindahnya ibukota negara ke Kalimantan, dari awal udah diragukan. 

Penolakan terhadap perpindahan Ibu Kota di suarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Penolakan tersebut di picu asumsi publik bahwa perpindahan Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat, bangsa dan negara akan tetapi untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elit politik dan kepentingan-kepentingan oligarki dalam mencengkeram negara Republik Indonesia Sob, makanya banyak pihak menolak perpindahan ibukota. 

Dalam aspek legalitas Produk UU IKN juga seakan-akan kejar tayang seperti UU cipta kerja. Kayak terburu-buru yang  penting segera menjadi IKN sehinga Undang-Undang tersebut di pastikan penuh dengan kepentingan politis, bisnis dan sesaat. Proses legalitaspun lazimnya UU kejar tayang yang lain, diam-diam, asal kebut dan tidak cermat.

Perpindahan Ibu Kota Negara di masa pemulihan ekonomi sudah sepantasnya mendapat penolakan dari rakyat. Selain hanya terkesan bancakan akan tetapi juga tata kepengurusan dana rakyat hanya di anggarkan untuk proyek yang sia-sia. Selain itu bagi kepentingan bangsa dan negara hanya akan memperlambat pemulihan perekonomian pasca krisis.

Seharusnya prioritas pembangunan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Islam mengatur tentang pembangunan negara, harus berfokus dan berorientasi pada visi pelayanan umat. Untuk infrastruktur maka negara akan fokus pada bangunan yang penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat, seperti sistem layanan kesehatan, pendidikan ataupun perbaikan pelayanan publik.

Wallahu a'lam

Berbagi :