Waspada Narasi “Sinergi”, Berpotensi Bungkam Ulama

Pemerintah semakin gencar melakukan sertifikasi ulama. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten. Alasan utamanya adalah agar penceramah di berbagai daerah dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah.

Namun sangat disayangkan, narasi "bersinergi dengan pemerintah" seringkali diaruskan sebagai menyetujui dan mendukung seluruh kebijakan pemerintah. Ketika ada penceramah -maupun masyarakat- yang memberikan kritik untuk perbaikan pemerintah, justru dianggap melawan pemerintah dan tidak mencintai negeri ini.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mensertifikasi penceramah ini semakin menunjukkan mental anti kritik penguasa. Selain itu, arus moderasi beragama juga semakin masif melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Para ulama dan penceramah maupun seluruh kaum muslimin wajib mewaspadai narasi yang digulirkan pemerintah. Jangan sampai penyampai al haq terbungkam sebab narasi ini.

Dalam aturan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, penceramah dan ulama (hamlud da'wah) wajib menyampaikan kebenaran di tengah umat. Bahkan jika hal tersebut merupakan kesalahan penguasa, para ulama menjadi garda terdepan memimpin umat dalam memuhasabah penguasa dan melawan kezoliman. Mekanisme ini sangat masuk akal, mengingat penguasa -di sistem Islam sekalipun- adalah manusia biasa yang sangat mungkin melakukan kesalahan. Sehingga mekanisme muhasabah ini menjadi sistem Ilahi yang, dijalankan oleh manusia dapat dilaksanakan secara maksimal.

Oleh: Fanti Setiawati

Ketapang, Kalbar.