Sistem Keuangan Dunia Perlu Diubah

Oleh : Henny M. (Pontianak-Kalbar)

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menkeu Thailand Arkhom Termpittayapaisith di Badung, Bali, Kamis. Pertemuan ini sebagai bagian dari rangkaian pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (1st ASEAN Finance Ministers and Governor of Central Bank/AFMGM). Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Thailand sebagai tuan rumah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank) pada 2026. (https://kalbar.antaranews.com/berita/538455/menteri-keuangan-ri-lakukan-pertemuan-bilateral-dengan-menkeu-thailand).

Menanggapi Menkeu Arkhom, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan apresiasi Indonesia atas kinerja ekonomi dan fiskal Thailand dan menyatakan bahwa Indonesia terus berupaya menjaga defisit APBN yang pada 2022 telah berada di bawah 3 persen PDB.

Upaya dilakukan dengan melanjutkan reformasi fiskal dan upaya ekstra alias extra effort untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi asing langsung, khususnya dalam sektor manufaktur seperti industri kendaraan listrik dan komponennya, serta hilirisasi mineral.

Kedua Menkeu tersebut pun sepakat bahwa saat ini negara anggota ASEAN perlu menyikapi dengan bijak adanya permasalahan perbankan di Amerika Serikat (AS) di tengah masih belum meredanya tekanan inflasi global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan surat berharga negara (SBN) ritel tersedia agar masyarakat Indonesia tak lagi tertipu dan terjerat investasi ilegal. Keinginan tersebut seiring dengan masyarakat yang membutuhkan instrumen investasi yang baik, dapat dipercaya, dan menjaga nilai tabungan. Pasalnya instrumen investasi lain seperti saham terkadang membuat investor merugi saat harganya sedang turun, berbeda dengan SBN yang tidak akan berkurang nilainya.

Pada dasarnya pertemuan kedua Menteri Keuangan ASEAN tersebut tidak akan membawa perubahan pada sistem keuangan kedua negara. Ekonomi yang saat ini didasarkan pada sistem kapitalisme berasaskan manfaat dan materi, ditambah sumber utama pendapatan negara didasarkan pada pajak dan bea cukai malah menambah kesengsaraan masyarakat. 

Walaupun negara berupaya mendapatkan pemasukan keuangan dari investasi asing dan surat berharga, malah menjadikan negeri tidak berdaulat dan tergadaikan karena aset vitalnya dikuasai oleh asing. Ditambah sistem ekonomi kapitalisme juga berasaskan pada riba yang diharamkan dalam syariat Islam serta flat money yang tidak punya nilai ekonomi.

Berbeda dengan pengaturan sistem ekonomi Islam yang memiliki pengaturan yang khas yaitu melalui institusi baitul mal sehingga memudahkan untuk pemasukan dan pengeluaran belanja. Selain itu kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi tiga yaitu kepemilikan umum, negara dan individu, ditambah emas dan perak sebagai mata uang yang digunakan mempunyai nilai ekonomi yang tidak akan mudah jatuh. 

Kepemilikan umum yang dikelola negara dan tidak boleh dikuasai oleh individu dan asing merupakan pemasukan yang tetap yang didasarkan pada sumber daya alam, sehingga tidak akan me jadikan ekonomi negara menjadi rapuh.*

Berbagi :