Investasi China Meningkat: Mengokohkan Neoimprealisme

 

Oleh : Maimunah Asmu’i

Jakarta, CNBC Indonesia -Kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari China ke tanah air rupanya membuahkan hasil. Hal tersebut menyusul komitmen investasi yang didapatkan dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$). Minggu (30/7/2023)

Berawal dari proyek ambisius ‘One Belt One Road’ China bermaksud membangun hegemoni ekonomi, geopolitik, dan diplomatik di seluruh dunia. Dengan membangun infrastruktur di jalur yang di lewati yakni meliputi kawasan Asia, Afrika, Oceania, dan Eropa. Proyek yang di luncurkan tahun 2013 oleh presiden China Xi Jinping. Nampaknya telah berhasil membius dan mengikat negara negara berkembang yang sebenarnya memiliki segudang potensi sumberdaya alam melimpah. Melalui jerat hutang luar negeri, China sukses menggiring negara negara pada posisi jalur sutra untuk sukarela berpartisipasi mensukseskan program One Belt One Rroad (OBOR) dengan Belt Road Initiative (BRI) nya.

Solusi atau bunuh diri politik?

Jerat hutang berbalut investasi adalah cara jitu dan sangat ampuh untuk memiliki kendali pada negara penerima hutang. Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam daftar penerima hutang dari china. Tak tanggung tanggung terhitung  pada maret 2022 hutang Indonesia ke china mencapai 22 miliar dollar AS atau setara Rp322 triliun. Negara yang secara tak langsung turut mengadopsi sitem ekonomi kapitalis. Menganggap hutang sebagai indikator kemajuan dan peertumbuhan ekonomi dengan acuan penyerapan Anggaran Belanja Negara (APBN). Namun benarkah hutang adalah solusi kemajuan ekonomi? Sementara ada resiko timbal balik yang menyebabkan negara tak lagi punya independensi kepemimpinan. Jelas ini merupakan bunuh diri politik.

Belajar dari beberapa negara yang telah menjadi korban “racun berbalut madu” bernama hutang luar negeri seperti Zimbabwe, Sri lanka, Kenya, Uganda, Maladewa. Betapa mereka harus pasrah menerima konsekuensi dari gagal bayar ketika jatuh tempo. Sungguh riskan apabila negeri yang subur dan kaya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia, harus terjebak dalam kubangan hutang luar negeri hanya demi alasan untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi. Sementara dampak yang jauh lebih merugikan justru harus di pikul rakyat. Harga pangan yang tidak stabil, serbuan produk asing, sulitnya lapangan kerja bahkan pengaruh tsaqofah asing turut meracuni benak kaum muda muslim.

Pemimpin dan Kebijakan

Fakta pemimpin dalam demokrasi kapitalisme hanyalah produk besutan dari sebuah partai. Segala kebijakan yang di tempuh sangat erat kaitannya dengan kecondongan arah labuh sebuah partai tempatnya bernaung. Inilah yang mendasari keputusan adanya seorang pemimpin dengan mudahnya menjajakan aset negara pada para investor. Semua boleh jadi di lakukan sebagai imbalan saat proses pemilihan pemimpin yang menelan banyak biaya. Hal ini lumrah terjadi dalam demokrasi.

Pemimpin dalam sistem kapitalisme tak luput dari politik balas budi yang berujung pada kebijakan yang pro oligarki. Pembangunan megah infrastruktur nyatanya kian memuluskan suksesnya proyek proyek besar serupa OBOR China sebagai salah satu pemberi pinjaman terbesar bagi Indonesia. Mengundang investor untuk bermain dalam sektor vital sebuah negara seperti hasil tambang dan hutan pada pihak asing, sama halnya merelakan rakyat terpasung di negeri sendiri. Merampas hak yang harusnya milik rakyat dan menyerahkan pada bangsa lain demi sedikit untung. Tak peduli dampak kerusakan lingkungan yang seringkali terjadi. Inilah dampak di kesampingkannya aturan Islam yang tertulis dalam Kitabullah dan sunnah.

Perlunya Recovery Dengan Langkah Solutif Dan  Kongkret

Islam dalam makna sebenarnya bukanlah mengatur ibadah ritual saja. Islam sebagai ideologi memiliki aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Termasuk dalam urusan bernegara yang di atur secara detail dalam Islam. Pengaturan kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga, kepemilikan umum, individu dan negara. Kepemilikan umum meliputi air, padang rumput termasuk hutan dan api atau hasil tambang. Negara dalam hal kepemilikan umum hanya sebagai pengelola yang hasilnya di fungsikan untuk kemaslahatan rakyat. Karenanya dalam sistem Islam negara tidak di perbolehkan menjajakan apalagi menjual kepada negara lain.

Buah dari aturan  tidak islami yang di terapkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Nyata telah menimbulkan kerusakan sedemikian rupa. Disinilah pentingnya segera mengembalikan pada aturan yang Allah tetapkan dalam Islam. Karena islam merupakan penyembuh dari kerusakan. Aturan islam merupakan formula tepat sebagai langkah konkrit dengan solusi sempurna. Dengan sistem islam fakta yang tak terbantahkan bahwa negeri setandus Jazirah Arab nyatanya mampu menjadi negara super power di sepertiga belahan bumi.

AllahuA’lam bishowwab

Berbagi :