PHK Masal Buah Buruk Sistem Kapitalisme

Oleh : Maihanum Asmu’i

Ribuan buruh industri tekstil di laporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Komisiaris Serikat Pekerja Nusantara(KSPN) Ristiadi mengungkapkan, menurut data Kementrian Perindustrian tercatat sepanjang tahun 2022 ada PHK sebanyak 345.000 pekerja. Dan sebanyak 26.540 pekerja di rumahkan per agustus 2023. Selanjutnya Ristiadi mengatakan hal tersebut salah satunya merupakan dampak dari maraknya sebuan produk impor baru dan bekas yang lebih murah dan mudah di dapat. CNBC Indonesia jum’at(6/10/23)

Problem perekonomian yang kian semrawut terlebih pasca pandemi dan efek pasar bebas tak hanya di rasakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Namun hal ini banyak berdampak pada pelaku usaha baik multi nasional maupun pelaku usaha kecil. Serbuan produk impor yang lebih murah tak urung membuat pelaku usaha dalam negeri semakin lemah hingga pengurangan tenaga kerja di nilai sebagai solusi tercepat untuk menekan besarnya biaya produksi. Belum lagi menjaurnya produk E-Comerce yang turut bersaing dengan memanfaatkan platform belanja digital kian di gandrungi masyarakat baik sebagai produsen atau konsumen.

Kebijakan Temporal

Gelombang PHK yang di alami oleh para buruh dan melemahnya kinerja ekonomi bukanlah sesuatu yang serta merta terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor pendukung yang menjadi penyebab. Diantaranya adalah rangkaian kebijakan yang tak tepat sasaran di sebabkan gagap dan lemahnya sebuah institusi menganalisa fakta yang terjadi di masyarakat dan dunia secara global. Aturan yang seharusnya berfungsi sebagai regulasi, nyatanya harus tunduk di bawah kesepakatan politik. Tak terhitung sudah banyaknya peraturan di tetapkan sebagai jawaban dari desakan situasi di masyarakat.

Dapat kita lihat ketika sebagian pelaku usaha merasa gerah dengan proyek G Tik Tok shop yang akhirnya di paksa berhenti dan permasalahan di anggap usai. Namun benarkah permasalahn yang terjadi ssederhana itu?. Sejak awal berkembangnya industri digital pemerintah taklah benar benar pada posisi layaknya pemimpin yang siap  dalam pertarungan global. Terbukti dengan munculnya banyak program yang sejatinya menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak, dan membiarkan pasar menentukan siapa pemenangnya. Menyerahkan wewenang secara penuh kepada swasta untuk memenuhi peluang kerja bagi masyarakat. Sementara di sisi lain telah pula membuka perijinan impor barang baku dan jadi, baik baru maupun bekas seluas luasnya. Tanpa regulasi yang jelas tentu ini merusak pasar dalam negeri, menyebabkab banyak perusahaan akhirnya melakukan pengurangan jumlah karyawan.

Negara Dan Perannya Dalam Kehidupan Islam

Allah memberikan karunia berupa kesuburan tanah, kekayan SDA juga hasil laut yang melimpah. Allah juga memberikan seperangkat aturan yang telah di wahyukan kepada manusia mulia Nabi Muhamamad SAW. Aturan yang menyeluruh mengenai problematika masyarakat dan pemecahannya. Konsep hidup yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya mengenai ibadah, aturan Allah mencakup seluruh aspek hidup termasuk dalam hal politik atau meri’ayah urusan ummat. Dalam Islam negara bertanggung jawab penuh pada ketesediann lapangan kerja, kecukupan sandang pangan , pendidikan juga kesehatan secara gratis.

Ideologi Islam mewajibkan seorang pemimpin yang merdeka dan punya wewenng penuh pada kebijakan yang bertujuan pada kemaslahatan . Bukan hanya muslim bahkan non muslim pun punya hak yang sama dalam hal kesejahteraan sebagai bagaian dari warga Daulah Islam.. Tentu ini berbeda jauh atau berbanding terbalik dengan ideologi kapitalisme yang individual dan menganut berbagai kebebasan. Bahkan dalam sistem kapitalisme peristiwa hilangnya nyawa karena permasalahan perut semata seolah hal yang lumrah dan menganggap sebagai bentuk kegagalan individu bertahan hidup.

Daulah Islam juga menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi kaum pria dengan gaji yang memadai. Memutuskan komoditas apa saja yang boleh di datangkan dari negeri di luar Daulah. Memastikan kerjasama yang aman bagi kedaulatan negara juga aqidah ummat. Pejabat yang berasal dari individu yang taqwa akan senantiasa bertanggung jawab terhadap amanah. Setiap kebijakan yang di ambil tidak bertentangan dengan hukum syarak karena tujuan utamanya bukan kepentingan partai melainkan Ridha Allah SWT 

Wallahu ‘alam bishawwab

Berbagi :