AllEyesOnPapua, Kegagalan Sistem Kapitalisme?

Oleh : Mai Hanum Asmu'i 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional ikut menyoroti konflik masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Kedua masyarakat adat itu tengah mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit yang telah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung (tempo.co 09/06)

Polemik ini bermula dari proyek tanah merah di tahun 2010, sebuah proyek ambisius untuk menjadikan 4000 km dari tanah yang di klaim oleh individu mengubahnya menjadi perkebunan sawit. Fakta yang mengejutkan berbagai pihak, betapa mudah perolehan yang tidak hanya satu namun tujuh konsesi yang dialokasikan ke perusahaan cangkang dari beberapa  negara seperti Singapura, Yaman, Malaysia. Semakin janggal terlihat, bahwa hutan yang sejatinya milik negara dengan mudahnya beralih fungsi. Wilayah yang di gadang-gadang sebagai paru-paru dunia kini terancam punah karena ulah serakah demi keuntungan beberapa pihak dengan cara cara yang zalim. 

Patgulipat Pejabat

Manipulasi data pemilik yang terjadi dalam proses perizinan semakin membuka bobroknya birokrasi negeri ini. Sebuah kenyataan yang tak dapat di pungkiri adalah segala kecurangan tak  berdiri sendiri. Peran pejabat sebagai pemulus keserakahan oligarki sudah sedemikian mengakar pada sistem yang di gunakan negeri ini.

Sistem ekonomi dan politik ala kapitalis sangat memungkinkan kepemilikan yang menyalahi ketentuan tanpa batas dan menjadi celah korupsi demi keuntungan individu masing masing pelaku. Patgulipat pejabat dan investor sudah menjadi barang lumrah.

Demikian halnya pada kasus ubah fungsi ribuan kilometer hutan Papua Barat menjadi lahan  sawit. Nyatanya pernah melibatkan pejabat Yusak Yuluwo di tahun 2005.

Ajaibnya meski yang bersangkutan berada dalam tahanan atas kasus yang sama kala itu. Nyatanya pejabat terkait masih bisa mengontrol konsesi hutan kepada perusahaan asing  bahkan sempat pula memenangkan kontestasi pilkada. Tanpa rasa malu mengklaim kemenangannya adalah sebuah pengakuan terhadap kredibilitasnya selama menjabat. Tak perduli jika perbuatannya mengakibatkan banyak keluarga dari beberapa suku seperti Suku Awyu dan Suku Moi  yang belakangan gigih melakukan perlawanan akan kehilangan tempat tinggal.

Sistem Korup dan Pejabat Serakah

Adalah keniscayaan bahwa sebuah sistem menjadi penyokong gerak, laju, stabilitas dan kesinambungan peradaban suatu negeri. Dengan sistem yang salah kekayaan melimpah  menjadi  keuntungan bagi yang serakah. Sementara masyarakat hanya mendapat remah bahkan sisa. Seperti  halnya danau bekas galian tambang, tanah longsor, banjir serta kekeringan yang bahkan tak jarang memakan korban jiwa.

Sistem ekonomi kapitalis 

Sejatinya hanya sistem rapuh tanpa landasan. Sistem dengan pasal karet yang berubah sesuai kondisi dan kebutuhan. Tak heran pelaku yang berkecimpung di dalamnya adalah individu yang jauh dari ikhlas. Pengabdian di atas kertas demi kekuasaan untuk mendulang untung.  Sementara pemilik modal  di perlakukan bak penyelamat ekonomi negara. Mereka lupa investor punya andil penuh terhadap eksploitasi hutan dan penguasaan kekayaan negara demi klann-nya. Patut di sayangkan negeri yang kaya berjalan dengan sebuah sistem yang hanya melahirkan individu budak harta dan pejabat korup yang mementingkan dinastinya. Baiknya, masyarakat  segera tersadar dan beralih kepada sistem yang berlandaskan islam yang sesuai fitrah manusia. Hanya dengan sistem ini maka eksploitasi  tambang Freeport, pembalakan hutan ,alih fungsi lahan atau konflik adat dengan negara takkan pernah terjadi. Sebagaimana jazirah Arab dahulu, di mana sejauh mata memandang hanya gurun pasir tak ada hutan lindung atau sumber minyak lepas pantai. Namun dengan sistem sempurna warisan Nabi Muhammad, mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan baik.

Islam, Aqidah dan sistem

Islam adalah agama Allah yang sempurna berfungsi sebagai landasan bagi mabda. Mabda Islam adalah aqidah aqliyah yang melahirkan aturan sedang aqidah adalah  pemikiran yang menyeluruh mengenai alam semesta, manusia dan kehidupan serta kaitannya dengan sang pencipta Allah SWT. Mabda Islam pernah terterapkan sempurna dalam bentuk negara secara utuh, membangun tingginya peradaban. Berisikan individu amanah serta penuh ketaqwaan seperti Khulafaur Rasyidin, Khalid bin Walid, Umar bin Adul Aziz, Muhamad Al fatih dan lainnya lahir dari sistem ini.

Islam dan esensi kesempurnaannya mampu menempatkan segala hal pada posisi yang tepat. Tak hanya berfungsi sebagai aqidah ruhiyah. Islam merupakan sistem yang juga  mengatur kepemilikan. Baik kepemilikan Individu, Umum maupun negara.

Kepemilikan individu menjadi hak bagi individu dan wajib diperoleh dari sumber yang syar'i, kepemilikan negara berupa kharaj maupun jizyah sedang kepemilikan umum berupa hutan atau Padang rumput, air dan api (hasil tambang) yang boleh di nikmati kaum muslim warga daulah.

Manifestasi penjagaan Islam sebagai satu institusi, memiliki sistem canggih berupa aturan  yang adil dalam memberi sangsi, menimbulkan efek jera untuk mencegah penyelewengan terjadi kembali.

Pengingat

Konflik Papua adalah bukti kegagalan  sistem Kapitalisme dalam menjaga harta rakyat negara. Polemik yang terjadi akibat salah penanganan tentu takkan hilang hanya dengan tagar atau kecaman organisasi pecinta lingkungan. Membiarkan sistem yang merusak ini tetap eksis sama halnya pengingkaran terhadap keberadaan Allah SWT  sebagai As-syari' yakni pembuat hukum satu satunya . Astaghfirullah!

Berbagi :